Menampilkan 41–60 dari 108 dataset
Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi (per kecamatan)
Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi (per kecamatan)
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik (per kecamatan)
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik (per kecamatan)
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten yang mendapat peningkatan kapasitas
SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten yang mendapat peningkatan kapasitas
SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten yang mendapat peningkatan kapasitas
SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten yang mendapat peningkatan kapasitas
SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten yang mendapat peningkatan kapasitas
SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten yang mendapat peningkatan kapasitas
perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat
perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat
Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik
Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik
Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten
Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif...
Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)
Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)
Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan
Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan
Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten
Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten
Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus